MENGUBAH HGB KE SHM

Memiliki sertifikat tanah punya segudang manfaat. Pemilik tanah bukan cuma punya kejelasan status hukum yang jelas, atau menghindari sengketa yang mungkin terjadi di masa depan melainkan juga bisa meningkatkan nilai jual tanah, dan menjadikan sertifikat tersebut jaminan untuk mendapatkan akses kredit dari bank.

Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Hak Guna Bangunan (HGB) adalah dua jenis legalitas dalam status kepemilikan properti. Sertifikat Hak Milik (SHM) adalah legalitas dengan status tertinggi, merupakan jenis sertifikat dengan kewenangan penuh atas sebuah lahan atau tanah, oleh pemegang sertifikat tersebut. Sedangkan Menurut Pasal 20 Undang-Undang Pokok Agraria, Sertifikat Hak Milik merupakan hak turun temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Dari pasal tersebut, disimpulkan bahwa hak milik berupa SHM menempati kasta tertinggi dari legalitas rumah lainnya dan memberi manfaat paling besar bagi pemiliknya. Apabila kelak terjadi masalah terkait legalitas rumah, maka nama yang tercantum di sertifikat tersebut lah yang menjadi pemilik sah berdasarkan hukum. SHM juga bisa menjadi alat agunan atau jaminan yang kuat untuk pengajuan kredit.

Hak Guna Bangunan (HGB) adalah jenis sertifikat yang kepemilikannya sementara. Hak Guna Bangunan (HGB) adalah jenis sertifikat yang kepemilikan lahannya dipegang oleh negara. Pemegang sertifikat hanya dapat memanfaatkan lahan tersebut untuk mendirikan bangunan atau keperluan lain dalam waktu tertentu. Sertifikat Hak Guna Bangunan diatur dalam Pasal 35-40 Undang-Undang Pokok Agraria, dan memiliki batas waktu tertentu, biasanya 20 sampai 30 tahun, dan dapat diperpanjang. Setelah melewati batas waktunya, Anda sebagai pemegang sertifikat harus mengurus perpanjangan SHGB tersebut. Biasanya, HGB dikembangkan oleh pengembang menjadi sesuatu yang bersifat komersial, seperti perumahan atau apartemen dan kadang juga untuk gedung perkantoran.

Singkatnya, SHM menawarkan banyak keuntungan bagi pemiliknya. Dengan SHM, pemilik rumah memiliki kebebasan penuh, bisa mewariskan properti ke keturunannya, dan bisa memiliki jaminan perbankan dengan nilai tinggi. Sedangkan pemilik rumah dengan legalitas HGB hanya memiliki bangunannya saja. Maka dari itu, sangat disarankan bagi pemilik properti untuk memiliki surat legalitas yang paling kuat, yaitu SHM.
Untuk itu, bagi yang propertinya masih berstatus Hak Guna Bangunan (HGB) sebaiknya tingkatkan status kepemilikan menjadi SHM.

Tanah dengan status sertifikat hak guna bangunan (HGB) dapat ditingkatkan statusnya menjadi sertifikat hak milik (SHM) dengan melakukan pengurusan pada kantor pertanahan di wilayah tanah itu berada. Selain tidak repot, prosesnya juga cepat. Berikut langkah-langkah mengurusnya dan dokumen yang dipersiapkan :

MEMBELI DAN ENGISI FORULIR PERMOHONAN

Awalnya, harus mengajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat. Surat ini sebaiknya sudah diproses sebelum mengajukan pengubahan status sertifikat HGB menjadi SHM. Ketika surat ini sudah ada, segera salin atau copy beberapa lembar dan lampirkan aslinya bersama dengan dokumen-dokumen yang telah disiapkan.

SIAPKAN DOKUMEN
Untuk mengubah status sertifikat kepemilikan HGB ke SHM, perlu menyiapkan beberapa dokumen untuk melengkapi persyaratan, di antaranya:

  1. Sertifikat Asli Hak Guna Bangunan (HGB)
    Siapkan sertifikat asli HGB yang akan diubah statusnya. Tanpa sertifikat ini, upaya untuk mengubah status akan sia-sia. Oleh karena itu, lebih baik menyiapkannya lebih awal dengan membuat copy sertifikat HGB.
  2. Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
    Langkah selanjutnya adalah menyiapkan fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Hal ini berguna sebagai bukti legalitas yang memperbolehkan tanah digunakan untuk mendirikan bangunan. Sebagai tambahan, gunakan pula surat keterangan dari kelurahan yang menyatakan bahwa lahan tersebut digunakan untuk mendirikan bangunan atau sebagai rumah.
  3. Identitas diri
    Siapkan dokumen identitas diri pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), atau akta pendirian apabila dilakukan oleh badan hukum. Apabila dikuasakan kepada orang lain, sertakan pula surat kuasa dan fotocopy kartu identitas penerima kuasa. Lampirkan fotokopi sebagai keterangan identitas pengajuan.
  4. SPPT PBB
    Siapkan SPPT PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) yang terakhir. Dokumen pajak diperlukan untuk melihat rekam jejak pembayaran pajak dan kondisi lahan, seperti luas tanah dan luas bangunan yang terkena pajak.
  5. Membayar Biaya
    Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) turut menjadi biaya yang wajib dibayar saat mengubah sertifikat HGB ke SHM. Besar biaya tergantung biaya NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) dan luas tanah. Ada pun rumus menentukan biaya NJOP, yakni 2% x (NJOP Tanah – NJOPTKP Rp 60 juta). Sebagai catatan, untuk tarif 2% dan NJOP Tidak Kena Pajak (NJOPTKP), hal tersebut diatur oleh pemerintah daerah masing-masing. Berdasarkan penggunaan, tarif tersebut bisa berbeda antar daerah karena pengolahan BPHTB diatur dalam Perda. Biaya perkara yang dikeluarkan akan berbeda pada setiap daerah, mengingat mengacu pada peraturan pemerintah daerah dan luas lahan.

Apabila tak ingin repot mengurus, bisa menggunakan jasa notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan biaya tambahan.

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: